Langsung ke konten utama

Meski TKN Dibubarkan, PBB Tegaskan Tetap 'All Out' Kawal Jokowi

Yusril Ihza Mahendra bersama Ketua TKN Erick Thohir

BRIGADE HIZBULLAH PBB -- Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan pihaknya akan allout mengawal pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin selama lima tahun ke depan. Menurut dia, PBB yang telah memasuki usia 21 tahun menegaskan mengusung nilai-nilai Islam moderat secara konstitusional serta menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah dan kebinekaan.

"PBB akan tetap mengawal Pak Jokowi selama lima tahun ke depan agar visi Indonesia dapat terlaksana, bahkan Pak Yusril siap allout mengawal Pak Jokowi bersama-sama saya," kata Afriansyah, Jumat 26 Juli 2019 malam.

Ketua Bidang Pemenangan PBB, Sukmo Harsono, meyakini presiden terpilih Jokowi dapat memilih figur yang baik untuk masuk ke pemerintahan. Maka itu, ia berharap tidak ada pihak yang mendikte Kepala Negara.

"Pak Jokowi itu sangat paham apa rencana ke depan, siapa yang akan diajak bersama-sama membangun Indonesia, ndak perlulah mendikte-dikte Beliau," jelas dia.

Sebagaimana diketahui, presiden terpilih Jokowi resmi membubarkan Tim Kampanye Nasional (TKN) secara kelembagaan. Meski TKN dibubarkan, parpol koalisi pengusung Jokowi-Ma'ruf tetap ada dan terus mengawal pemerintahan selama lima tahun ke depan.

"Ya sudah resmi dibubarkan. Presiden mengucapkan terima kasih atas kerja keras teman-teman TKN. (Koalisi) supersolid, bukan solid lagi," kata Moeldoko di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat. (sumber)


Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Afghanistan dan Akses Pasar Global Melalui Laut

Pemerintahan IEA Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menghadapi tantangan terbesar sejak pengambilalihan Kabul pada 2021, yakni keterisolasian geopolitik. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan tidak memiliki jalur laut sendiri untuk perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Afghanistan bergantung pada negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran, dalam hal akses ekspor dan impor. Namun, hubungan yang dinamis dan penuh ketegangan dengan kedua negara itu membuat Kabul terus mengembangkan opsi baru. Salah satu kemungkinan yang mulai diperbincangkan adalah peluang Afghanistan masuk dalam orbit pakta pertahanan Saudi–Pakistan. Pakta tidak tertulis ini sejatinya sudah terjalin selama puluhan tahun. Pakistan sering mengirim pasukan untuk melatih militer Arab Saudi, sementara Saudi berkali-kali menyelamatkan perekonomian Pakistan dengan bantuan finansial besar. Kabul melihat celah bahwa jika mereka bisa menempatkan diri di dalam kerangka kerja ini, akses ke l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BriHiz Dukung Pencalonan YIM Kembali Jadi Ketum PBB

FB Yusril Ihza Mahendra mendapat banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada periode berikutnya. Dukungan itu muncul karena YIM dinilai mampu membawa PBB sebagai pemenang di #Pilpres2019 dengan mengusung Jokowi-Maruf Amin sesuai dengan amanat Rakornas 2019. Namun, beredar kabar angin bahwa YIM belum menyatakan kesediaannya untuk dipilih kembali. Informasi tersebut diungkapkan oleh politisi PBB, Novi Hariyadi di akun Facebooknya. "Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Bang YIM Belum Bersedia Maju Lagi Dalam Bursa Ketua Umum Pada Periode Selanjutnya...Beliau Bilang "Mau Istirahat"...Udah Capek Ngurusin Partai...," tulisnya. YIM memang pernah mengungkapkan hal tersebut di pertemuan Caleg DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, politisi PBB, Yusran Ihza Mahendra yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa dirinya siap memimpin PBB di masa mendatang dengan bercanda biasanya setelah Yusril ada Yusran sesuai dengan kutipan aya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peluang Damai Abadi Usai Gempa Myanmar

Bencana alam yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 menyisakan luka mendalam di tengah situasi negara yang memang belum stabil. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu meluluhlantakkan wilayah sepanjang jalur patahan Sagaing, memporakporandakan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Di balik derita itu, junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sementara hingga akhir Mei 2025. Langkah ini diklaim demi memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta membangun dasar bagi perdamaian yang lebih kokoh di negara yang sudah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata antar etnis dan kelompok politik. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa gencatan senjata sementara semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, perjanjian serupa sering dimanfaatkan pihak militer untuk sekadar meredam tekanan domestik dan internasional di tengah situasi kri...
Posting Komentar
Baca selengkapnya