Langsung ke konten utama

#PartaiBulanBintang Raih Kursi DPRK di Tiap Dapil #Simeulue


BRIGADE HIZBULLAH PBB -- Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, menetapkan sebanyak 20 calon anggota DPRK Simeulue, melalui rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik, yang berlangsung di Aula KIP Aceh, Senin (22/7/2019).

Rapat pleno terbuka itu dihadiri langsung oleh ketua KIP Aceh Syamsul Bahri serta anggota komisioner KIP Aceh, Ketua Panwaslih Simeulue, Sekretaris KIP Simeulue, serta sejumlah perwakilan dari partai politik dari Kabupaten Simeulue.

Adapun 20 kursi parpol di DPRK Simeulue hasil pemilihan legislatif 2019, untuk daerah pemilihan (dapil) Simeulue 1, yakni Nurnihayati dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah suara 845.

Kemudian Ugek Farlian SH (PPP), jumlah suara 847, Sunardi (PAN) 992 suara, Rita Diana (Hanura) 502 suara, Syahrian (Demokrat) 528 suara dan Hamsipar (PBB) 816 suara.

Untuk Dapil Simeulue 2, Andi Milian (Golkar) 1.026 suara, Haili SE (Nasdem) 1.531 suara, Rosnidar Mahlil SE (Hanura) 1.190 suara, Irawan Rudiono SSos (PKS) 1,057 suara, Hj Mirati AM, BA (PBB) 506 suara.

Dapil Simeulue 3, Ihya Ulumuddin (PKS) 1,304 suara, T Syamsardin (PPP) 675 suara, Sardinsyah (PAN) 654 suara, Poni Harjo (Hanura) 888 suara, Irwan Suharmi SE MSi (PBB) 1.021 suara,

Dapil Simeulue IV, Amsarudin (Gerindra) 975 suara, Nusar Amin SPd (Nasdem) 1,347 suara, Raduin (Demokrat) 915 suara dan Jul Akmal (PBB) 923 suara.  (sumber)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Afghanistan dan Akses Pasar Global Melalui Laut

Pemerintahan IEA Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menghadapi tantangan terbesar sejak pengambilalihan Kabul pada 2021, yakni keterisolasian geopolitik. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan tidak memiliki jalur laut sendiri untuk perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Afghanistan bergantung pada negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran, dalam hal akses ekspor dan impor. Namun, hubungan yang dinamis dan penuh ketegangan dengan kedua negara itu membuat Kabul terus mengembangkan opsi baru. Salah satu kemungkinan yang mulai diperbincangkan adalah peluang Afghanistan masuk dalam orbit pakta pertahanan Saudi–Pakistan. Pakta tidak tertulis ini sejatinya sudah terjalin selama puluhan tahun. Pakistan sering mengirim pasukan untuk melatih militer Arab Saudi, sementara Saudi berkali-kali menyelamatkan perekonomian Pakistan dengan bantuan finansial besar. Kabul melihat celah bahwa jika mereka bisa menempatkan diri di dalam kerangka kerja ini, akses ke l...

BriHiz Dukung Pencalonan YIM Kembali Jadi Ketum PBB

FB Yusril Ihza Mahendra mendapat banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada periode berikutnya. Dukungan itu muncul karena YIM dinilai mampu membawa PBB sebagai pemenang di #Pilpres2019 dengan mengusung Jokowi-Maruf Amin sesuai dengan amanat Rakornas 2019. Namun, beredar kabar angin bahwa YIM belum menyatakan kesediaannya untuk dipilih kembali. Informasi tersebut diungkapkan oleh politisi PBB, Novi Hariyadi di akun Facebooknya. "Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Bang YIM Belum Bersedia Maju Lagi Dalam Bursa Ketua Umum Pada Periode Selanjutnya...Beliau Bilang "Mau Istirahat"...Udah Capek Ngurusin Partai...," tulisnya. YIM memang pernah mengungkapkan hal tersebut di pertemuan Caleg DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, politisi PBB, Yusran Ihza Mahendra yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa dirinya siap memimpin PBB di masa mendatang dengan bercanda biasanya setelah Yusril ada Yusran sesuai dengan kutipan aya...

Peluang Damai Abadi Usai Gempa Myanmar

Bencana alam yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 menyisakan luka mendalam di tengah situasi negara yang memang belum stabil. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu meluluhlantakkan wilayah sepanjang jalur patahan Sagaing, memporakporandakan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Di balik derita itu, junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sementara hingga akhir Mei 2025. Langkah ini diklaim demi memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta membangun dasar bagi perdamaian yang lebih kokoh di negara yang sudah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata antar etnis dan kelompok politik. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa gencatan senjata sementara semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, perjanjian serupa sering dimanfaatkan pihak militer untuk sekadar meredam tekanan domestik dan internasional di tengah situasi kri...