Langsung ke konten utama

Selain Dua Calon Menteri @Jokowi yang Dipersiapkan PBB, Pimpinan BriHiz Dinilai Juga Layak Diusulkan

-Yusron Ihza Mahendra salah satau kader PBB yang pernah memegang amanah Duta Besar RI di Jepang juga dinilai layak menjadi calon menteri Jokowi-



BRIGADE HIZBULLAH PBB -- Selain dua nama yang dipersiapkan menjadi calon menteri jika diminta oleh pasangan capres terpilih Jokowi-Maruf Amin, ternyata sejumlah politisi Partai Bulan Bintang (PBB) dinilai juga layak dan mempunyai kapasitas menjadi menteri.

Sebagaimana diketahui, DPP PBB telah mempersiapkan dua politisi untuk jadi calon menteri yakni Ketum Yusril Ihza Mahendra dan Sekjen Afriansyah Noor. (baca)

Ketua Bidang Pemenangan Presiden di PBB, Sukmo Harsono mengatakan, jika diminta Jokowi memberikan nama, partai sudah menyiapkan dua nama calon menteri yang dinilai sesuai kriteria tersebut. "Prof Yusril dan Sekjen Afriansyah Noor siap pasang badan all out membantu Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin," ujar Sukmo saat dihubungi Tempo pada Senin, 15 Juli 2019.

Warganet dan publik menilai bahwa PBB juga mempunyai kader-kader yang mampu menjadi menteri salah satunya pimpinan Brigade Hizbullah, Ajuansyah Surbakti, dan sejumlah politisi lainnya.

Hal itu terlihat dalam Fanspage 'Indonesia Memilih' baru-baru ini. Lihat di bawah ini.


Selain Ajuansyah, juga dinilai layak adalah Sabar Sitanggang, Jurhum Lantong, Mahadi Manik, Sukmo Harsono, Yuri Kemal, Yusron Ihza, Solihin Pure, Julkifli Marbun dan lain sebagainya.



Kader PBB sendiri sudah pernah menduduki jabatan menteri seperti Yusril Ihza Mahendra, MS Kaban dan beberapa jabatan lainnya seperti Ketua MK, Dubes dan lain sebagainya, bahkan di antaranya pernah disebut layak jadi capres seperti Hamza Zoelva.

-Hamdan Zoelva-
Parpol Didorong Berani Tampilkan Calon Menteri (baca sumber)

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow mendorong partai politik koalisi untuk berani pamerkan kader-kader yang ingin masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Kerja jilid II Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal tersebut untuk mendukung adanya transparansi calon pejabat publik terutama menteri.

"Jadi sebetulnya kita ingin partai lebih terbuka saja, daripada malu-malu tapi dibelakang minta (kursi) juga, yang kita inginkan prosesnya terbuka saja," ujarnya di Kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis, 18 Juli 2019.

Ia menilai bukan menjadi persoalan yang tabu untuk parpol menyodorkan kader-kader terbaiknya menjadi menteri kepada Presiden Jokowi. Terlebih parpol pendukung memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi kalau partai berpikir rasional atau mau kursi kemukakan saja ini orang-orang kita yang bisa kita dorong ke kabinet dan dia bisa berkontribusi bagi kepentingan bangsa," tuturnya.

Selain itu, secara tidak langsung masyarkat dilibatkan untuk dapat menilai calon menteri dengan rekam jejak yang berkompeten. Sehingga opini dari masyarakat dapat dijadikan Presiden Jokowi sebagai panduan membentuk kabinet Indonesia Kerja jilid II.

"Masyarakat dapat memberikan masukan dan presiden lebih leluasa memilih, dengan tertutup ini muncul orang baru, mulai kritik tapi sudah duduk disitu gak bisa diturunkan, kalau tidak ada kasus yang besar," tuturnya.

Lebih lanjut, nantinya parpol pendukung akan berusaha mengeluarkan kader-kader yang dirasa berkompeten untuk menduduki kursi menteri."Parpol juga gak akan main-main dalam mencalonkan orang, harus ada uji publik dulu, di media atau dimana, yang bisa menyeleksi dan memberikan masukan kepada Presiden," jelasnya.

Kendati demikian ia tidak dapat menentukan besar kecil persentase kader-kader parpol pendukung dapat ditarik untuk menduduki kursi menteri. Lantaran keputusan terakhir menjadi hak perorgratif dari presiden.

"Jadi jangan mengharapkan yang semua dipublikasikan diambil presiden, tapikan itu lebih baik masyarakat dapat memberikan masukan," pungkasnya.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Afghanistan dan Akses Pasar Global Melalui Laut

Pemerintahan IEA Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menghadapi tantangan terbesar sejak pengambilalihan Kabul pada 2021, yakni keterisolasian geopolitik. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan tidak memiliki jalur laut sendiri untuk perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Afghanistan bergantung pada negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran, dalam hal akses ekspor dan impor. Namun, hubungan yang dinamis dan penuh ketegangan dengan kedua negara itu membuat Kabul terus mengembangkan opsi baru. Salah satu kemungkinan yang mulai diperbincangkan adalah peluang Afghanistan masuk dalam orbit pakta pertahanan Saudi–Pakistan. Pakta tidak tertulis ini sejatinya sudah terjalin selama puluhan tahun. Pakistan sering mengirim pasukan untuk melatih militer Arab Saudi, sementara Saudi berkali-kali menyelamatkan perekonomian Pakistan dengan bantuan finansial besar. Kabul melihat celah bahwa jika mereka bisa menempatkan diri di dalam kerangka kerja ini, akses ke l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BriHiz Dukung Pencalonan YIM Kembali Jadi Ketum PBB

FB Yusril Ihza Mahendra mendapat banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada periode berikutnya. Dukungan itu muncul karena YIM dinilai mampu membawa PBB sebagai pemenang di #Pilpres2019 dengan mengusung Jokowi-Maruf Amin sesuai dengan amanat Rakornas 2019. Namun, beredar kabar angin bahwa YIM belum menyatakan kesediaannya untuk dipilih kembali. Informasi tersebut diungkapkan oleh politisi PBB, Novi Hariyadi di akun Facebooknya. "Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Bang YIM Belum Bersedia Maju Lagi Dalam Bursa Ketua Umum Pada Periode Selanjutnya...Beliau Bilang "Mau Istirahat"...Udah Capek Ngurusin Partai...," tulisnya. YIM memang pernah mengungkapkan hal tersebut di pertemuan Caleg DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, politisi PBB, Yusran Ihza Mahendra yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa dirinya siap memimpin PBB di masa mendatang dengan bercanda biasanya setelah Yusril ada Yusran sesuai dengan kutipan aya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peluang Damai Abadi Usai Gempa Myanmar

Bencana alam yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 menyisakan luka mendalam di tengah situasi negara yang memang belum stabil. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu meluluhlantakkan wilayah sepanjang jalur patahan Sagaing, memporakporandakan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Di balik derita itu, junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sementara hingga akhir Mei 2025. Langkah ini diklaim demi memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta membangun dasar bagi perdamaian yang lebih kokoh di negara yang sudah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata antar etnis dan kelompok politik. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa gencatan senjata sementara semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, perjanjian serupa sering dimanfaatkan pihak militer untuk sekadar meredam tekanan domestik dan internasional di tengah situasi kri...
Posting Komentar
Baca selengkapnya