Langsung ke konten utama

Seolah Jawab Kekhawatiran Tengku Zulkarnain, Pemerintah Bangun Sistem Pertahanan Anti-Nuklir di Ibukota Baru

ilustrasi
BRIGADE HIZBULLAH PBB -- TNI bangun pangkalan Militer anti nuklir di Ibu Kota Baru Kalimantan, ini perintah Jokowi ke Prabowo Subianto. (baca)

Upaya pemindahan ibu kota baru di Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara akan diikuti pembangunan pangkalan militer.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun memberi perintah khusus kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terkait Pertahanan negara.

Baca: Tengku Zulkarnain Khawatir Ibukota Baru Dirudal Asing

Dilansir dari Sriwijaya Post, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, dalam rencana pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, penempatan satuan TNI dan pangkalan militer akan berada di Kabupaten Penajam Paser Utara Pulau Kalimantan.

Hadi Tjahjanto mengatakan, penempatan pangkalan TNI berada di wilayah yang sama dengan Istana Kepresidenan, gedung MPR/DPR, serta gedung kementerian dan lembaga lainnya.

"Konsep penempatan satuan-satuan TNI dan pangkalan militer lainnya berada di Penajam Paser Utara.

Bersama Istana Presiden, gedung MPR/DPR, kementerian, lembaga negara, dan gedung kedutaan negara sahabat," kata Hadi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Oleh karena itu, dibutuhkan pengamanan penuh di lokasi ibu kota baru dari serangan musuh, baik di darat, laut, maupun udara.

Ia mengatakan, pembangunan sistem pertahanan itu meliputi penangkalan serangan rudal, pesawat udara musuh, roket, infiltran, sabotase siber, serta ancaman chemical biology, nuclear, dan explosive.

"Serta memiliki jalur pendekatan dalam mobilisasi kekuatan militer baik aspek darat, laut, maupun udara sebagai persiapan rencana kontijensi dan rute evakuasi VVIP," pungkasnya.
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Afghanistan dan Akses Pasar Global Melalui Laut

Pemerintahan IEA Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menghadapi tantangan terbesar sejak pengambilalihan Kabul pada 2021, yakni keterisolasian geopolitik. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan tidak memiliki jalur laut sendiri untuk perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Afghanistan bergantung pada negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran, dalam hal akses ekspor dan impor. Namun, hubungan yang dinamis dan penuh ketegangan dengan kedua negara itu membuat Kabul terus mengembangkan opsi baru. Salah satu kemungkinan yang mulai diperbincangkan adalah peluang Afghanistan masuk dalam orbit pakta pertahanan Saudi–Pakistan. Pakta tidak tertulis ini sejatinya sudah terjalin selama puluhan tahun. Pakistan sering mengirim pasukan untuk melatih militer Arab Saudi, sementara Saudi berkali-kali menyelamatkan perekonomian Pakistan dengan bantuan finansial besar. Kabul melihat celah bahwa jika mereka bisa menempatkan diri di dalam kerangka kerja ini, akses ke l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BriHiz Dukung Pencalonan YIM Kembali Jadi Ketum PBB

FB Yusril Ihza Mahendra mendapat banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada periode berikutnya. Dukungan itu muncul karena YIM dinilai mampu membawa PBB sebagai pemenang di #Pilpres2019 dengan mengusung Jokowi-Maruf Amin sesuai dengan amanat Rakornas 2019. Namun, beredar kabar angin bahwa YIM belum menyatakan kesediaannya untuk dipilih kembali. Informasi tersebut diungkapkan oleh politisi PBB, Novi Hariyadi di akun Facebooknya. "Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Bang YIM Belum Bersedia Maju Lagi Dalam Bursa Ketua Umum Pada Periode Selanjutnya...Beliau Bilang "Mau Istirahat"...Udah Capek Ngurusin Partai...," tulisnya. YIM memang pernah mengungkapkan hal tersebut di pertemuan Caleg DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, politisi PBB, Yusran Ihza Mahendra yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa dirinya siap memimpin PBB di masa mendatang dengan bercanda biasanya setelah Yusril ada Yusran sesuai dengan kutipan aya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peluang Damai Abadi Usai Gempa Myanmar

Bencana alam yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 menyisakan luka mendalam di tengah situasi negara yang memang belum stabil. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu meluluhlantakkan wilayah sepanjang jalur patahan Sagaing, memporakporandakan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Di balik derita itu, junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sementara hingga akhir Mei 2025. Langkah ini diklaim demi memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta membangun dasar bagi perdamaian yang lebih kokoh di negara yang sudah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata antar etnis dan kelompok politik. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa gencatan senjata sementara semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, perjanjian serupa sering dimanfaatkan pihak militer untuk sekadar meredam tekanan domestik dan internasional di tengah situasi kri...
Posting Komentar
Baca selengkapnya