Langsung ke konten utama

Jokowi Lantik 20 Dubes RI, Termasuk Waketum PBB dan Eks Direktur Metro TV

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik 20 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (Dubes LBBP) RI hari ini. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta.
Dilihat dari YouTube Sekretariat Presiden, upacara pelantikan dimulai pada Senin (14/9/2020) pukul 10.00 WIB. Para dubes yang dilantik mengenakan masker merah, face shield, dan menjaga jarak satu dengan lainnya. Pelantikan 20 Dubes LBBP RI ini didasari keputusan presiden nomor 91/P/2020, 92/P/2020, dan 93/P/2020 tentang pengangkatan Dubes LBBP RI.

Seusai pembacaan Keppres, Jokowi memandu pengucapan sumpah jabatan yang kemudian diikuti para dubes. Pelaksanaan sumpah jabatan juga didampingi rohaniwan.

Sebelum dilantik, ke-20 Dubes LBBP RI ini sudah menjalani fit and proper test di DPR. Fit and proper test digelar pada pertengahan Juni 2020.

Dari 20 nama dubes yang dilantik, ada nama politikus PBB Sukmo Harsono dan Mendag era presiden ke-6 SBY, M Lutfi. Selain itu, ada Hermono, yang menggantikan Rusdi Kirana, sebagai Dubes RI untuk Malaysia.

Berikut ini nama Dubes LBBP RI yang dilantik Jokowi:

1. Laurentius Amrih Jinangkung. Dubes LBBP RI untuk Tahta Suci Vatican, berkedudukan di Vatican
2. Hildi Hamid. Dubes LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku
3. Mayjen TNI (Purn) Imam Edy Mulyono. Dubes LBBP RI untuk Republik Bolavarian Venezuela, merangkap Republik Trinidad & Tobago, Grenada, St. Lucia, Dominica (Commonwealth) dan St. Vincent & The Grenadies, berkedudukan di Caracas
4. Mayerfas. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belanda merangkap OPCW, berkedudukan di Den Haag
5. Ridwan Hassan. Dubes LBBP RI untuk Qatar, berkedudukan di Doha
6. Ratu Silvy Gayatri. Dubes LBBP RI untuk Republik Finlandia merangkap Estonia, berkedudukan di Helsinki
7. Sukmo Harsono. Dubes LBBP RI untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rika, dan Republik Nikaragua, berkedudukan di Panama City
8. Agung Kurniadi. Dubes LBBP RI untuk Ekuador, berkedudukan di Quito
9. Suryopratomo. Dubes LBBP RI untuk Republik Singapura, berkedudukan di Singapura
10. Kamapradipta Isnomo. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, berkedudukan di Stockholm
11. Ronny Prasetyo Yuliantoro. Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Iran merangkap Turkmenistan, berkedudukan di Tehran
12. Andri Hadi. Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksemburg dan Uni Eropa, berkedudukan di Brussels
13. Wisnu Edi Pratignyo. Dubes LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, berkedudukan di Windhoek
14. Muhammad Lutfi. Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington, DC
15. Hermono. Dubes LBBP RI untuk Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur
16. Adam Mulawarman Tugio. Dubes LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan berkedudukan di Islamabad
17. Mohamad Hery Saripudin. Dubes LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo Republik Mauritius, Republik Seychelles, Republik Federal Somalia, Republik Uganda dan Perwakilan Tetap untuk UNEP, berkedudukan di Nairobi
18. Herry Sudrajat. Dubes LBBP RI untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi, berkedudukan di Maputo
19. Denny Abdi. Dubes LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi
20. Mohamad Irzan Djohan. Dubes LBBP RI untuk Kesultanan Oman, berkedudukan di Muscat
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Afghanistan dan Akses Pasar Global Melalui Laut

Pemerintahan IEA Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menghadapi tantangan terbesar sejak pengambilalihan Kabul pada 2021, yakni keterisolasian geopolitik. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan tidak memiliki jalur laut sendiri untuk perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Afghanistan bergantung pada negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran, dalam hal akses ekspor dan impor. Namun, hubungan yang dinamis dan penuh ketegangan dengan kedua negara itu membuat Kabul terus mengembangkan opsi baru. Salah satu kemungkinan yang mulai diperbincangkan adalah peluang Afghanistan masuk dalam orbit pakta pertahanan Saudi–Pakistan. Pakta tidak tertulis ini sejatinya sudah terjalin selama puluhan tahun. Pakistan sering mengirim pasukan untuk melatih militer Arab Saudi, sementara Saudi berkali-kali menyelamatkan perekonomian Pakistan dengan bantuan finansial besar. Kabul melihat celah bahwa jika mereka bisa menempatkan diri di dalam kerangka kerja ini, akses ke l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BriHiz Dukung Pencalonan YIM Kembali Jadi Ketum PBB

FB Yusril Ihza Mahendra mendapat banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada periode berikutnya. Dukungan itu muncul karena YIM dinilai mampu membawa PBB sebagai pemenang di #Pilpres2019 dengan mengusung Jokowi-Maruf Amin sesuai dengan amanat Rakornas 2019. Namun, beredar kabar angin bahwa YIM belum menyatakan kesediaannya untuk dipilih kembali. Informasi tersebut diungkapkan oleh politisi PBB, Novi Hariyadi di akun Facebooknya. "Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Bang YIM Belum Bersedia Maju Lagi Dalam Bursa Ketua Umum Pada Periode Selanjutnya...Beliau Bilang "Mau Istirahat"...Udah Capek Ngurusin Partai...," tulisnya. YIM memang pernah mengungkapkan hal tersebut di pertemuan Caleg DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, politisi PBB, Yusran Ihza Mahendra yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa dirinya siap memimpin PBB di masa mendatang dengan bercanda biasanya setelah Yusril ada Yusran sesuai dengan kutipan aya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peluang Damai Abadi Usai Gempa Myanmar

Bencana alam yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 menyisakan luka mendalam di tengah situasi negara yang memang belum stabil. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu meluluhlantakkan wilayah sepanjang jalur patahan Sagaing, memporakporandakan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Di balik derita itu, junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sementara hingga akhir Mei 2025. Langkah ini diklaim demi memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta membangun dasar bagi perdamaian yang lebih kokoh di negara yang sudah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata antar etnis dan kelompok politik. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa gencatan senjata sementara semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, perjanjian serupa sering dimanfaatkan pihak militer untuk sekadar meredam tekanan domestik dan internasional di tengah situasi kri...
Posting Komentar
Baca selengkapnya