Langsung ke konten utama

Alhamdulillah, Warga Sumenep Percayakan Satu Kursi DPRD ke #PartaiBulanBintang di #Pileg2019

--ilustrasi--


BRIGADE HIZBULLAH PBB -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD setempat periode 2019-2024, Senin (22/7/2019).

Ketua KPU Sumenep, A. Warits menyampaikan, dari 16 Partai Politik (Parpol) peserta pemilu 2019 di Kabupaten Sumenep, yang memperoleh kursi hanya 10 parpol. Sedangkan sisanya yakni 6 partai tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024.

Sepuluh parpol yang mendapatkan kursi itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Demokrat masing-masing 7 kursi, Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) masing-masing 6 kursi.

Kemudian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat 5 kursi, Nasdem dan Hanura masing-masing 3 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 kursi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) mendapatkan satu kursi.

“Jadi semuanya sebanyak 50 kursi untuk DPRD Kabupaten Sumenep periode 2019-2024,” ucapnya.

Adapun enam parpol yang tidak mendapatkan kursi untuk DPRD Kabupaten Sumenep adalah partai Golkar, Garuda, Berkarya, PSI, Perindo dan PKPI. (sumber)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Afghanistan dan Akses Pasar Global Melalui Laut

Pemerintahan IEA Taliban yang kini berkuasa di Afghanistan menghadapi tantangan terbesar sejak pengambilalihan Kabul pada 2021, yakni keterisolasian geopolitik. Sebagai negara yang terkurung daratan, Afghanistan tidak memiliki jalur laut sendiri untuk perdagangan internasional. Kondisi ini membuat Afghanistan bergantung pada negara tetangga, terutama Pakistan dan Iran, dalam hal akses ekspor dan impor. Namun, hubungan yang dinamis dan penuh ketegangan dengan kedua negara itu membuat Kabul terus mengembangkan opsi baru. Salah satu kemungkinan yang mulai diperbincangkan adalah peluang Afghanistan masuk dalam orbit pakta pertahanan Saudi–Pakistan. Pakta tidak tertulis ini sejatinya sudah terjalin selama puluhan tahun. Pakistan sering mengirim pasukan untuk melatih militer Arab Saudi, sementara Saudi berkali-kali menyelamatkan perekonomian Pakistan dengan bantuan finansial besar. Kabul melihat celah bahwa jika mereka bisa menempatkan diri di dalam kerangka kerja ini, akses ke l...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

BriHiz Dukung Pencalonan YIM Kembali Jadi Ketum PBB

FB Yusril Ihza Mahendra mendapat banyak dukungan untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang pada periode berikutnya. Dukungan itu muncul karena YIM dinilai mampu membawa PBB sebagai pemenang di #Pilpres2019 dengan mengusung Jokowi-Maruf Amin sesuai dengan amanat Rakornas 2019. Namun, beredar kabar angin bahwa YIM belum menyatakan kesediaannya untuk dipilih kembali. Informasi tersebut diungkapkan oleh politisi PBB, Novi Hariyadi di akun Facebooknya. "Sudah Saya Sampaikan Bahwa Sampai Saat Ini Bang YIM Belum Bersedia Maju Lagi Dalam Bursa Ketua Umum Pada Periode Selanjutnya...Beliau Bilang "Mau Istirahat"...Udah Capek Ngurusin Partai...," tulisnya. YIM memang pernah mengungkapkan hal tersebut di pertemuan Caleg DPR beberapa waktu lalu. Saat itu, politisi PBB, Yusran Ihza Mahendra yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa dirinya siap memimpin PBB di masa mendatang dengan bercanda biasanya setelah Yusril ada Yusran sesuai dengan kutipan aya...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Peluang Damai Abadi Usai Gempa Myanmar

Bencana alam yang mengguncang Myanmar pada 28 Maret 2025 menyisakan luka mendalam di tengah situasi negara yang memang belum stabil. Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo itu meluluhlantakkan wilayah sepanjang jalur patahan Sagaing, memporakporandakan ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, serta infrastruktur vital. Data resmi menyebutkan lebih dari 3.700 orang tewas dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Di balik derita itu, junta militer Myanmar mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sementara hingga akhir Mei 2025. Langkah ini diklaim demi memfasilitasi proses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, serta membangun dasar bagi perdamaian yang lebih kokoh di negara yang sudah puluhan tahun dilanda konflik bersenjata antar etnis dan kelompok politik. Namun, sejarah Myanmar mencatat bahwa gencatan senjata sementara semacam ini bukan hal baru. Sebelumnya, perjanjian serupa sering dimanfaatkan pihak militer untuk sekadar meredam tekanan domestik dan internasional di tengah situasi kri...
Posting Komentar
Baca selengkapnya